Kadivpas : Layanan Kesehatan Merupakan Hak Warga Binaan

*Kadivpas : Layanan Kesehatan Merupakan Hak Warga Binaan*

SEMARANG - Perlindungan kelompok rentan dan resiko tinggi dalam hal kesehatan harus menjadi sebuah perhatian yang khusus, sebab hak atas kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

Baca juga: Kasad Ajak Masyarakat Dukung Program Ketahanan Pangan

Aspek kesehatan yang berkualitas pun tak terkecuali bagi seseorang yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara.

Demikian yang diutarakan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono saat memimpin Penguatan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Pemasyarakatan se Jawa Tengah, Rabu (03/04) di Ruang Rapat Arjuna.

Baca juga: Pastikan Lingkungan Lapas Aman, Piket Pengawas Umum Lapas Pasir Putih Lakukan Waskat CCTV Control Room

"Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) yang sedang berhadapan dengan hukum, memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam pemenuhan hak kesehatan jasmani dan rohani, " terang Kadiyono.

Kadiyono melanjutkan, aspek kesehatan ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan berhak atas pelayanan kesehatan dan makanan.

Baca juga: TNI Dan BSSN Bentuk Military Computer Security Insident Response Team (Mil-CSIRT)

"Amanat layanan perawatan kesehatan terhadap WBP diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, mengatakan bahwa selama WBP yang mengalami gangguan kesehatan tersebut berada di dalam Lapas/Rutan harus berada dibawah pengawasan dan penanganan tenaga kesehatan, " jelas Kadiyono.

Kadivpas berpandangan, forum semacam ini dapat memfasilitasi petugas kesehatan untuk menyampaikan kendala atau kemungkinan risiko yang akan terjadi di lingkungan pemasyarakatan, maka masalah bisa lebih dulu dideteksi dan diatasi. Tidak kemudian harus menunggu masalah datang baru diselesaikan.

Baca juga: Cegah PMK, Babinsa Koramil 0824/01 Patrang Pantau Ternak Warga

"Dengan kita berkumpul seperti ini harapannya bisa membereskan kebuntuan-kebuntuan layanan kesehatan di Lapas Rutan seluruh Jawa Tengah dengan solusi yg konkrit, " katanya.

"Kita bukan pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran, dia baru berjalan kalau api sudah ada, kita tidak seperti itu, " sambungnya menganalogikan.

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik

Adapun kegiatan ini diikuti oleh perwakilan petugas kesehatan dari setiap Karesidenan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan, Jefri Purnama dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, & Rehabilitasi, Khrisna Murti.